10 Tahun Kepala Dusun Raja Raja Desa Bunga Ejaya Diduga Hidup Dibalik Dokumen Ijazah Palsu

Detik-News.co.id  – GOWA, Sulsel – PLT Kepala Desa Bunga Ejaya, Kecamatan Pallangga,  Didesak Oleh Lembaga Toddopuli Indonesia Bersatu (TIB) Agar Kepala Dusun Raja Raja, Umar Dg Rani, untuk segera memberhentikan atau meminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Desakan ini muncul setelah adanya dugaan bahwa Umar Dg Rani telah menggunakan ijazah palsu selama 10 tahun terakhir sebagai perangkat desa.

 

“Pemerintah Desa Bunga Ejaya Harus serius menanggapi isu ini dan tidak mentolerir segala bentuk penyalahgunaan wewenang atau pemalsuan dokumen. 

Menurutnya, ” Lembaga TIB Mendesak kami agar Umar Dg Rani untuk segera mengundurkan diri atau di berhentikan sebagai kepala Dusun demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa,” tegas Basir

 

Menurut sumber yang dapat dipercaya, dugaan penggunaan ijazah palsu ini telah menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat Dusun Raja Raja. Banyak warga yang merasa dirugikan dan mendesak pemerintah desa untuk mengambil tindakan tegas.

 

Sementara itu Presiden Toddopuli Indonesia Bersatu “TIB”, Syafriadi Djaenaf Daeng Mangka langsung membentuk tim melakukan investigasi lebih lanjut terkait kasus ini dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa kebenaran terungkap dan tindakan yang sesuai diambil.

 

“Kami berkomitmen untuk mengungkap kebenarannya dengan transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran akan kami laporkan sesuai hukum yang berlaku,” tegas Daeng Mangka 

 

“Perlu diketahui bahwa menggunakan ijazah palsu masuk ke dalam kategori bentuk kejahatan pemalsuan surat. Perbuatan ini berisiko dijerat dengan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), yang mengatur larangan penggunaan ijazah dan gelar akademik palsu. Larangan tersebut mencakup pembuatan, penerbitan, dan penggunaan ijazah serta gelar akademik palsu.

 

KUHP baru turut memberikan sanksi penjara dan denda terhadap pelanggaran tersebut. Pasal 272 ayat (1) KUHP baru menyatakan, setiap orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. 

 

Berikutnya, KUHP baru turut melarang penggunaan sertifikat kompetensi palsu, gelar akademik palsu, profesi palsu, atau vokasi palsu. Pelaku akan dikenakan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun atau denda Rp500 juta.

 

Pemalsuan ijazah juga dapat dijerat dengan pasal pemalsuan surat, sebagaimana dituangkan dalam Unsur Pidana dan Bentuk Pemalsuan Dokumen Pasal 263 KUHP.

 

Syafri Djaenaf juga menyampaikan, “Pejabat yang melakukan ijazah palsu umumnya harus melakukan pengembalian gaji dan menghadapi konsekuensi hukum” ,Tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top