Salah satu media online di kabupaten Majene telah menaikkan berita sorotan terkait pembangunan WC yang berjudul “Mengejutkan, KSM di Majene Mengaku Setor Fee Rp5 Juta per Unit WC, Dugaan Korupsi SPALD-S DPUPR” tidak menghadiri undangan jumpa pers saat PUPR ingin memberikan klarifikasi.
Anehnya, Setelah PUPR melakukan jumpa pers di hadapan beberapa awak media malah menuai kontroversi karena sang wartawan malah menaikkan berita yang menjustice wartawan yang ikut jumpa pers adalah wartawan amplop.
Munculnya Berita yang dimuat disalah satu media online yang narasinya mengatakan wartawan amplop, maka berdasarkan pemberitaan tersebut cenderung menyesatkan publik.
Hal ini dapat menurunkan kualitas informasi yang diterima, sehingga masyarakat ragu akan kredibilitas media dan berita yang disajikan. Pers juga harus selalu independen sebagai pilar keempat demokrasi yang mengawasi pemerintah dan lembaga publik lainnya. Jika tidak, demokrasi pun ikut terganggu.
Olehnya itu Pimpinan Redaksi media Garudapos.id Sulbar, ” Ramli Hayat, S.Sos Daeng Pasewang angkat bicara dalam hal pemberitaan tersebut.
Ramli Hayat mengatakan bahwa pemberitaan tersebut sangatlah tidak elok di lontarkan, karena beberapa rekan media yang ikut pada waktu konfrensi Pers Di dinas PUPR Kabupaten Majene hanya mendapatkan biaya transportasi dari dinas terkait.
Ini kan lumrah dan juga seluruh rekan media yang hadir pada saat konfrensi pers tidak meminta apapun, baik itu berupa financial ataupun lainnya, “ucap Ramli Hayat.
Ini murni inisiatif dari Dinas PU memberikan biaya transport, dan tidak ada unsur negosiasi apalagi unsur pasang badan atau Membeckingi Dinas PU tersebut, ” Tandasnya
Kami Hadir dalam konfrensi pers ini atas undangan dari Dinas PU Kabupaten Majene, untuk mengklarifikasi terkait pemberitaan tentang adanya Dugaan praktik korupsi terkait pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) atau Tangki Septik Individu Pedesaan senilai Rp7 miliar yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Majene pada 2024.